Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Danger-Dependent Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem intelijen yang adaptif dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Knowledge sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi facts).
Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Foundation etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi
Dalam teori ekonomi, saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seorang investor berhak atas sebagian keuntungan perusahaan serta memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham.
The views, opinions and positions expressed inside all posts are Those people from the author alone and don't characterize All those of your editors or of Ny College Faculty of Regulation. The accuracy, completeness and validity of any statements created in this informative article usually are not confirmed. We settle for no legal responsibility for virtually any glitches, omissions or representations.
Prinsip prinsip intelijen juga digunakan untuk mengatasi kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di masyarakat umumnya digunakan oleh kepolisian dengan menggunakan unit-unit reserse atau kejaksaan seperti FBI di Amerika Serikat , detektif bahkan wartawan untuk mencari sumber berita. Masing masing memiliki kode etik tersendiri.
Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dinia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara". Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju. Berbagai macam prospek pembangunan telah dilakukan dari Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reforasi untuk terus mendorong kesejahtraan dan kemajuan bangsa kea rah yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan nasional juga harus dimulai dari,oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan diberbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan.
[14] It also supervises operational readiness amid all commands and conducts defence and safety operations on the strategic degree in accordance with policies of your TNI commander. Environmentally friendly berets are worn by its personnel, and it is the major simple warfare fight unit of the Indonesian Military.
eighteen/2003 on Advocates dated 5 April 2003 (“Law 18/2003”) and Authorities Regulation No. 83/2008 on Needs and Techniques for Provision of Absolutely free Authorized Assist dated 31 December 2008 (“GR 83/2008”), delegates the obligation to advocates to offer gratis (pro bono) legal assistance to incapable justice seekers. To facilitate the provision of professional bono authorized assistance much more correctly and efficiently, PERADI since the advocacy organization has formed a department referred to as Authorized Help Centre (“PBH PERADI”) from the Group to equip its mission that will help individuals that seek out for lawful guidance. PBH PERADI could appoint an Advocate to offer Professional bono authorized support to incapable justice seekers, this applies equally to situs web any application or ask for straight from incapable justice seekers. Moreover as an obligation, supplying pro bono lawful aid may be applied for the initiative of the advocate by itself being a type of devotion into the Group. PERADI Rule No. 1/2010 stipulates that advocate are prompt to offer Professional bono authorized guidance at the very least 50 several hours of labor each year. This provision will likely be utilised as one among the necessities to obtain or to resume the Advocate copyright (“KTPA”) and when advocates could not meet this need, then the KTPA issuance might be deferred until finally this requirement is fulfilled.
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.
And among the list of significant-rating officials with the embassy in Indonesia said the American embassy in Indonesia were warned by BIN never to interfere during the 2024 elections. and once the conclusion with the 2024 Indonesian typical election with Prabowo profitable the election as well as the failure of US efforts to influence the election. BIN looked as if it would have recognised about NED and USAID functions in Indonesia and seemed to have taken preventive steps and counter narative.[forty one]
Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.
Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.